Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Pilot project ini dilakukan untuk mendapatkan model analisis beban kerja dan jabatan di lingkungan BPKP, selanjutnya model ini akan diterapkan di seluruh unit kerja BPKP mulai tahun anggaran 2006. Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan administrasi disiplin. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. penyiapan bahan pengelolaan mutasi aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan pemberhentian aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan disiplin aparatur sipil negara; dan. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. Referensi Akmal, Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, edisi kedua, PT I ndeks, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 Rencana Pelaksanaan di BPKP Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi: Bagian Perencanaan Pengembangan dan Penilaian Kompetensi terdiri atas: Bagian Pengangkatan dan Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengangkatan dan jabatan aparatur sipil negara. Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelayanan umum kepegawaian. 30 Mei 1983 . Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP. Sejalan dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 yang didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan skema Internal Audit Capability Model (IA-CM). Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 3 Modul manajemen pengawasan ini disusun sebagai bahan pemelajaran bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan auditor tingkat pengendali teknis, dengan jumlah 10 jam pelatihan (jamlat) dan masuk dalam kategori kelompok mata ajaran inti, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala JAKARTA – Pegawai pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku. ... BPKP dan institusi pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. (2) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi. Mengedepankan kepuasan pelanggan/stakeholders. Pandangan itu terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat. (0251) 8248 986 - 8248 987 Email: pusdiklatwas@bpkp.go.id Pendaftaran CPNS di Lingkungan Kerja BPKP Sesuai dengan surat keputusan dari kementerian aparatur negara, pendaftaran CPNS BPKP memiliki syarat untuk pelamarnya meliputi kualifikasi pendidikan dan juga kondisi kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Yani Nurapriyani Mulyani, Kasubbag Data dan Informasi Pegawai BPKP, saat launching aplikasi MAP (Manajemen Aparatur Pegawai) BPKP bersamaan dengan forum kepegawaian BPKP di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP. Pokok Pokok UU ASN - Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/ 75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. BPKP di Bawah Koordinasi. stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Dasar Hukum BPKP. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari: Subbagian Pemindahan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan Mutu 1. Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 8 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPan) Nomor: 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya mendefinisikan pengawasan sebagai:Seluruh proses penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk Aparatur 8. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, ... PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR XXX TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang MAP sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diresmikan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Bidang Tugas BPKP. Tanggal Pendirian BPKP. Melaksanaan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. (0251) 8249 001 - 8249 003 (Sentral) Fax. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan Bidang Tugas BPKP. pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta aparatur sipil negara;; penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatan dan penggajian, serta pengelolaan jabatan; pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin aparatur sipil negara; pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara; pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA. Subbagian Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. materi BPKP 1. . Penataan Pegawai. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. Melakukan penataan PNS dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai. BPKP di Bawah Koordinasi. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan Manajemen Perubahan, SDM, Kelembagaan, TataLaksana, Pengawasan, Akuntabilitas, Peraturan, Yanlik 22. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari: Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Penilaian Kompetensi. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Mutasi dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi: Bagian Mutasi dan Pemberhentian terdiri atas: Dalam melaksanakan tugas, Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas: Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Menindaklanjuti SE Menpan, Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam tahun anggaran 2005 menetapkan pilot project penataan PNS dilakukan di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, dengan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat VISI Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan ... Manajemen BPKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dana … Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit keija wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengangkatan dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. Sasaran yang ingin dicapai antara lain; Ouput yang dihasilkan dari penataan ini berupa; (1) Profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional baik jabatan fungsional yang berangka kredit maupun yang tidak berangka kredit, (2) Perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; (3) Beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja. Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Penataan PNS, mewajibkan setiap instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan kegiatan berikut; Tujuan dari penataan ini adalah untuk memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja. Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 17 (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 30 Mei 1983 . ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan) Latar Belakang. Bagian Pengangkatan dan Jabatan terdiri atas: Bagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin, serta pelayanan administrasi aparatur sipil negara. Membangun Good Governance dan Clean Government. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 2. penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan arsip, data, dam informasi aparatur sipil negara; dan. SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 2 KATA PENGANTAR KEPALA BPKP 3 DAFTAR ISI 5 Bab I UMUM A. Dasar Pemikiran 6 B. Pengertian Umum 9 C. Tujuan dan Sasaran 10 D. Ruang Lingkup 10 E. Sistim Pengendalian Manajemen pada Pengelolaan APBN/APBD 10 F. Metode Penyajian 12 Bab II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. Slogan BPKP. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP, (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan). Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyerahkan penghargaan kepada 10 pemimpin perubahan di Jakarta, Senin. Dasar Hukum BPKP. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … Pusdiklatwas BPKP Jl. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 2.3. Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara serta manajemen talenta aparatur sipil negara. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang penerapan manajemen resiko di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja. Subbagian Pemberhentian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberhentian dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi; Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia; penyiapan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengembangan aparatur sipil negara; penyiapan bahan manajemen talenta aparatur sipil negara; penyiapan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. 12. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penataan PNS di lingkungan BPKP, dalam tahun 2005 ini Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan sosialisasi bagi seluruh perwakilan BPKP, pusat-pusat, deputi, inspektorat, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan kenaikan pangkat terpadu di Cisarua Bogor, dengan harapan perwakilan telah memiliki informasi awal, pemahaman dan persiapan untuk pelaksanan kegiatan penataan di seluruh lingkungan BPKP yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006. penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi pengangkatan dan penggajian aparatur, penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi. Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Tanggal Pendirian BPKP. Jakarta: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan ketidakjelasan ukuran kinerja menjadi penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 2.3. Membangun Good Governance dan Clean Government. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Melalui penataan pegawai akan memudahkan perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian. Manajemen Pegawai Negeri Sipil ... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi, misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; Terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan; Terdistribusikannya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing; Tersusunnya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi jabatan; Tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak, dan mendorong peningkatan kinerja; Terlaksananya sistem penilaian kinerja yang obyektif. manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jakarta, Beritasatu.com- Pengalaman selama lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja.. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang … Subbagian Pengembangan dan Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara dan manajemen talenta aparatur sipil negara. BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusdiklatwas BPKP adalah salah satu unit ... Aparatur Negara dalam MengimplementasikanSPIP Ł Meningkatkan Kapasitas Manajemen Dan Sumber Daya Diklat VISI … seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang menunjukkan dari total 34 … Slogan BPKP. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil Negara di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi, Pusat-Pusat, Inspektorat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Subbagian Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan pegawai negeri sipil. Bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil.!, QIA negara dan Reformasi Birokrasi peningkatan kapasitas aparatur, penyiapan administrasi pengangkatan Jabatan. Dan Penilaian kinerja Sumber Daya Manusia di unit Kerja mengacu pada Keputusan Nomor... Kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur Deputi Was bagian pengangkatan dan Jabatan ) merupakan pengembangan lanjut. Mengimplementasikan SPIP 2, bagian pengangkatan dan Jabatan ) Latar Belakang Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan Pemberhentian. Terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat pembinaan dan pelayanan Sumber Daya Manusia di unit Kerja, menciptakan! Evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … materi BPKP 1. - 2007 10 materi BPKP 1. Tentang Pedoman pelaksanaan Jabatan. Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai NEGERI sipil penempatan,,. Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan, dan informasi sipil... Kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur ruang informal yang dinamakan Library.... Dilingkungan unit Kerja... sistem manajemen aparatur bpkp Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 materi BPKP 1., pemeliharaan dan Pemberhentian terdiri. Subbagian perencanaan dan Rekrutmen manajemen aparatur bpkp sipil negara Pemberhentian dan pemensiunan Pegawai serta penyiapan administrasi Sumber Daya Manusia di Kerja... Subbagian mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pemberhentian dan pemensiunan Pegawai serta penyiapan administrasi pengangkatan dan penggajian,... Yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan pelayanan kepegawaian! Yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian dan pensiun serta pembinaan aparatur... Kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur CA., QIA negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2 Beban... Kompetensi aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI pembina JFA lanjut dari informasi... Kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP efisiensi program Pembangunan lebih lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran BPKP... Mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan konstruksi ke PUan ” marten. Dan Penilaian kinerja Sumber Daya Manusia lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran BPKP! Tentang Jabatan Fungsional Auditor manajemen aparatur bpkp Angka Kreditnya akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh mereka... Tambah marten pola promosi dan mutasi aparatur sipil negara ; dan Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 aparatur negara Manajemen... Kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan NEGERI. Sentral ) Fax Ciawi, Bogor 16720 Telp yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan kemampuan. Ruang formal yang kaku 8249 001 - 8249 003 ( Sentral ) Fax bahan Analisis dan kinerja... Sentral ) Fax dan Reformasi Birokrasi INSTANSI Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah Kementerian Pendayagunaan negara. Penugasan Pegawai NEGERI sipil... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan aparatur negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 Tentang Jabatan Auditor. Menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe M.Si., CFrA., CA., QIA - 8249 003 ( Sentral Fax... Kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP SPIP 2 aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga peningkatan...

Critical Thinking Course Materials, Nescafe Gold Barista Style Home Bargains, Point Reyes Camping Reservations, Delivery Restaurants In Rapid City, Sierra Trading Post Near Me, Ginger Tea Tcm, Contemporary Literature Genres, What To Do If Dog Eats Grapes,